Posted By: Redaksi
Reportase Bengkulu.com – Langit Bengkulu Utara tampak muram pada Jumat (11/4), seolah menyatu dengan amarah rakyat yang memuncak. Di depan gedung megah yang seharusnya menjadi simbol aspirasi dan pengawasan publik, puluhan massa dari Komunitas Masyarakat untuk Anti Korupsi (KOMONIKASI) berkumpul. Dengan semangat yang membara, mereka menggembok gerbang DPRD—tindakan simbolik yang menggemakan satu pesan: rakyat telah muak dan tak lagi percaya.
Aksi ini bukan sekadar protes biasa. Ini adalah momen perlawanan terhadap dugaan skandal perjalanan dinas fiktif yang menyeret Sekretariat DPRD Bengkulu Utara ke dalam pusaran kecurigaan publik. Suara dari pengeras pun memecah udara siang itu—keras, lantang, dan penuh kemarahan.
“Kami segel gedung ini sebagai simbol bahwa rakyat kecewa. DPRD seharusnya menjadi garda pengawasan anggaran, bukan malah bungkam saat lembaganya terseret skandal miliaran rupiah,” seru Koordinator KOMONIKASI, Deno Marlando, dalam orasinya yang menggema.
Ia menegaskan, penyegelan itu adalah bentuk mosi tidak percaya kepada lembaga yang semestinya menjadi benteng transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, DPRD justru dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan memilih diam saat dugaan korupsi menggerogoti institusi mereka sendiri.
Tak hanya orasi, massa KOMONIKASI juga membawa sederet tuntutan yang mencerminkan tekad untuk mengawal kebenaran hingga ke akarnya. Di antara tuntutan mereka:
Penggunaan hak angket DPRD guna menyelidiki secara internal kasus SPPD fiktif yang menyeruak ke permukaan
Pengembalian kerugian negara oleh seluruh pihak yang terlibat
Transparansi dalam rekrutmen dan jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan sekretariat
Pengusutan tuntas dugaan penggelapan aset rumah dinas pimpinan DPRD
Deno Andeska Marlandone, tokoh sentral aksi ini, menutup pernyataannya dengan nada tegas yang mengguncang kesadaran siapa pun yang mendengarnya:
“KOMONIKASI menegaskan, aksi ini tidak akan berhenti sampai seluruh pihak yang terlibat dalam skandal anggaran ini dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan moral.”
Penyegelan gerbang DPRD bukan hanya menandai babak baru dari perjuangan masyarakat sipil di Bengkulu Utara, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan suara rakyat yang selama ini terbungkam. Dalam kisah panjang demokrasi lokal, Jumat kelam itu tercatat sebagai hari ketika rakyat berdiri, menatap wakilnya, dan berkata: cukup sudah.
