Reportase Bengkulu.com – Komisi I DPRD Kabupaten Bengkulu Utara melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek pembangunan gedung laboratorium milik Dinas Kesehatan (Dinkes) yang terbengkalai, Senin (30/12/2024). Sidak ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Hasdiansyah, dan mengungkap sejumlah kejanggalan yang mengindikasikan lemahnya pengawasan serta pelaksanaan proyek.
Bangunan laboratorium yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2024 itu tampak belum selesai, padahal seharusnya sudah rampung sesuai jadwal. Dari pantauan langsung di lokasi, progres fisik baru mencapai sekitar 67 persen.
Ironisnya, menurut laporan dari konsultan pengawas, pencairan dana proyek sudah mencapai 50 persen. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait mekanisme pencairan anggaran dan tanggung jawab pelaksana kegiatan.
“Kami kecewa karena dalam sidak ini, baik Kepala Dinas Kesehatan maupun PPTK tidak hadir. Padahal kehadiran mereka penting untuk menjelaskan secara langsung apa kendala utama dalam proyek ini,” ungkap Hasdiansyah saat diwawancarai usai sidak.
Ia menegaskan bahwa Komisi I DPRD akan segera melayangkan surat resmi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menghadiri rapat dengar pendapat (hearing) guna mengusut tuntas permasalahan ini.
Lebih jauh, Hasdiansyah menyayangkan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak selesainya proyek ini. Selain merugikan keuangan negara, kegagalan proyek tersebut juga berdampak langsung pada masyarakat yang seharusnya sudah bisa memanfaatkan layanan laboratorium tersebut.
“Dana pusat tidak mudah didapatkan, tapi ketika sudah ada, malah tidak dimanfaatkan secara maksimal. Bangunan ini akhirnya tidak bisa digunakan, dan masyarakat yang dirugikan,” ujarnya.
Senada dengan itu, anggota Komisi I DPRD, Tomy Sitompul, turut menyuarakan kekecewaannya terhadap pihak penyedia jasa yang dinilai tidak siap dalam melaksanakan proyek.
“Seharusnya penyedia yang terlibat dalam proyek pelayanan publik seperti ini dipilih secara selektif. Proyek ini vital untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Sayangnya, malah terbengkalai,” kata Tomy.
Komisi I memastikan akan terus mengawal penyelesaian proyek ini hingga tuntas dan meminta pertanggungjawaban dari semua pihak terkait.
