Reportase Bengkulu.com , REJANG LEBONG – Polemik penggunaan anggaran festival durian di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, memicu tanda tanya besar. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong awalnya telah mengalokasikan dana sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Festival Durian Jenis Langka Varietas Unggul Lokal di Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT) ke-2 tahun 2025. Anggaran tersebut telah ditetapkan DPRD dan disalurkan melalui Dinas Pariwisata.
Namun, fakta mengejutkan terungkap. Dana yang seharusnya digunakan untuk festival di PUT diterjemahkan ke Festival Durian yang diselenggarakan di Dwi Tunggal Curup oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada 21-23 Januari 2025. Sementara itu, festival durian di PUT yang lebih dulu digelar pada 18-20 Januari 2025 justru tidak mendapat anggaran anggaran,”papar Ishak Burmansyah kepada media ini.
Ironisnya, Festival Durian di PUT dibawakan oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Hotman Pajar Simanjuntak, yang mewakili Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kehadiran perwakilan Kementerian Pertanian seharusnya menjadi momentum penting untuk mendorong pelestarian durian langka, sesuai dengan tema festival: “Mari Kita Selamatkan Durian Jenis Langka untuk Dilestarikan dan Dilestarikan.”
Namun, justru kegiatan inilah yang tidak mendapatkan alokasi dana APBD. Sebaliknya, anggaran yang telah disiapkan malah digunakan untuk festival di Dwi Tunggal Curup, yang tidak dipenuhi perwakilan Kementerian Pertanian, tambahnya.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Mengapa festival yang bertujuan melestarikan durian varietas langka tidak mendapat anggaran daerah, sementara acara lain hanya mendapat pendanaan penuh? Apa dasar hukum Pemkab Rejang Lebong dalam mengalihkan anggaran ini?
Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Rejang Lebong masih memilih diam. Tidak ada pengumuman resmi terkait pengalihan anggaran ini, membiarkan publik dalam spekulasi dan keamanan. Apakah ini hanya sekedar kebijakan yang keliru atau ada kepentingan lain di balik keputusan ini?
