ReportaseBengkulu.com – Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara menjadi sorotan setelah memanggil seorang jurnalis untuk dimintai keterangan terkait pemberitaan dugaan aliran dana dari kebun kas Desa Tanjung Sari ke sejumlah pihak, termasuk disebut kepada Inspektorat itu sendiri.
Pemanggilan tersebut dilakukan menyusul beredarnya rekaman rapat desa yang menyebut adanya dana “koordinasi” yang dialokasikan ke beberapa institusi. Jurnalis yang memberitakan isi rekaman itu kemudian dipanggil dan dimintai klarifikasi oleh pihak penyidik Inspektorat.
Tindakan tersebut memicu reaksi dari kalangan masyarakat sipil. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PEKAT dan Asosiasi Pengusaha Pers Indonesia (APPI) Provinsi Bengkulu menyampaikan keberatan atas langkah tersebut, yang dinilai berpotensi menekan kebebasan pers.
“Kami menilai pemanggilan ini tidak semestinya dilakukan kepada wartawan. Jika ada keberatan terhadap isi pemberitaan, mekanisme hak jawab dan pengaduan ke Dewan Pers dapat ditempuh,” ujar Ishak Burmansyah dari LSM PEKAT.
Senada disampaikan Vikriawan, S.H. dari APPI Bengkulu. Menurutnya, wartawan bukanlah subjek pemeriksaan dalam konteks kewenangan lembaga pengawasan internal seperti Inspektorat. “Jika ada nama-nama yang disebut dalam rekaman, seharusnya yang diklarifikasi adalah pihak yang memberikan pernyataan dalam forum tersebut,” ujarnya.
Kedua organisasi ini juga menyampaikan rencana untuk menggelar aksi damai di depan kantor Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Aksi tersebut bertujuan mendesak klarifikasi terbuka dari pihak Inspektorat serta mendorong penegakan hukum atas dugaan penyimpangan dana desa yang disebut dalam rekaman.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Inspektorat Bengkulu Utara belum memberikan keterangan resmi terkait maksud dan dasar pemanggilan terhadap jurnalis tersebut. Sementara itu, masyarakat Desa Tanjung Sari menyatakan siap memberikan dukungan moral terhadap langkah yang diambil oleh LSM dan organisasi pers.
