Reportase Bengkulu.com – Ketua MPR RI sekaligus Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Pertahanan RI (Unhan) Bambang Soesatyo menuturkan Indonesia menganut politik luar negeri Bebas dan Aktif. Politik luar negeri adalah sikap dan langkah yang diambil dalam hubungan internasional sebagai subyek hukum internasional, dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.
Ada dua pendapat ahli dalam memaknai politik luar negeri Bebas dan Aktif. Pertama, pandangan AW Wijaya yang menurutnya Bebas berarti tidak terikat oleh satu ideologi atau oleh satu politik negara asing atau blok negara tertentu atau negara adikuasa (kekuatan super).
Sedangkan Aktif artinya dengan kontribusi yang realistis dalam kegiatan mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati negara lain.
Berikutnya menurut pandangan Mochtar Kusumaatmadja, Bebas berarti Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana yang dicerminkan dalam Pancasila. Aktif, berarti dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadian-kejadian internasionalnya melainkan bersifat aktif,” ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Rabu (18/9/2024).
Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan kuliah ‘Sistem Politik dan Masalah Internasional-Nasional Kontemporer’, Program Pascasarjana Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional RI, Unhan, secara daring, di Jakarta, Rabu (18/9).
Bamsoet menjelaskan dasar hukum politik luar negeri Indonesia adalah Pembukaan dan Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 serta UU Nomor 37 Tahun 1999. Pertimbangan hubungan kebijakan luar negeri dan kebijakan internasional dilakukan berdasarkan prinsip yang mendasari tujuan kebijakan; faktor yang mengkondisikan formulasi kebijakan; institusi-institusi yang terlibat dalam penyusunan kebijakan; proses perencanaan; dinamika politik; dan kebijakan luar negeri partai politik; teknik dan instrumen yang dipakai dalam pelaksanaan kebijakan.
“Tujuan Kebijakan politik luar negeri ada lima. Pertama, menjaga integritas negara,” ujar Ketua DPR RI ke-20 tersebut.
“Kedua, meningkatkan kepentingan ekonomi. Ketiga,menjamin keamanan nasional. Keempat, melindungi martabat nasional, dan terakhir membangun kekuatan,” sambungnya.
Bamsoeti memaparkan tujuan kebijakan mempertahankan keutuhan negara merupakan konsep kesatuan nasional dengan menjaga keamanan nasional yang meliputi pengelolaan, pengawasan, pengaturan wilayah negara. Termasuk mengurus warga negara di dalam dan luar negeri.
Selanjutnya, kesatuan prinsip geografis dengan memelihara hak-hak semua daerah yang dinyatakan sebagai milik negara.
Tujuan kebijakan meningkatkan kepentingan ekonomi, merupakan prinsip bahwa politik luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Contohnya kebijakan yang diambil pada masa krisis keuangan pada tahun 1998 dan 2008.
“Berikutnya tujuan kebijakan menjamin keamanan nasional merupakan prinsip bahwa kebijakan luar negeri harus direncanakan untuk melindungi dari serangan yang menyiratkan adanya kemungkinan bahaya. Dalam kaitan itu pemerintah harus tetap menjaga batas wilayah yang utuh,” kata Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ( Unpad) tersebut.
Bamsoet menambahkan tujuan kebijakan melindungi martabat nasional sama seperti individu yang menginginkan reputasi pribadi dalam masyakarat dimana mereka hidup, suatu negara pun mempertimbangkan pengaruhnya terhadap negara lain. Menurut Harold Nicolson, setiap negara mempunyai atribut kedaulatan sehingga oleh fiksi hukum disebut independen.
“Terakhir, tujuan negara membangun kekuasaan yaitu berkaitan dengan kemampuan negara memprakarsai dan mengendalikan peristiwa-peristiwa dan mendapatkan hasilnya. Raja, presiden, perdana menteri adalah lembaga kekuasaan yang dapat memenangkan situasi yang merupakan hasil dari penerapan kekuasaan,” simpulnya.
